Anggaran yang dikantong Kementerian Pertahanan dalam APBN 2020 adalah yang terbesar, yakni Rp 127 triliun. Anggaran sebesar itu diharapkan Presiden Joko Widodo digunakan sebagaimana semestinya untuk mendukung industri strategis Indonesia.
Jokowi mengingatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar efisien dalam belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi, mengatakan postur anggaran Kemenhan jadi tampak besar karena di dalamnya ada lima Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Dari lima KPA itu, pengguna anggaran terbesar adalah TNI Angkatan Darat (60 persen), diikuti Kantor Kementerian Pertahanan (21 persen), TNI Angkatan Laut (20 persen), TNI Angkatan Udara (17 persen), dan Mabes TNI (9 persen).
Adapun pembiayaan alutsista sebesar 30 persen dari total anggaran.
Impor alutsista masih terbilang besar karena alutsista yang diproduksi PT Pindad tidak menggunakan 100 persen kandungan lokal.
“Bisa juga assembly atau perakitan, beberapa komponen dibeli dari luar negeri. UU Pertahanan mengatur berapa kandungan lokal. Artinya belum seluruhnya alutsista bisa dikover dalam negeri," katanya.
Keputusan impor diambil karena faktor pertimbangan spesifikasi, teknologi, dan kapasitas industri pertahanan dalam negeri.
"Untuk beberapa produk alutsista harus beli dari luar negeri," kata Dahnil.
Dalam pembelian alutsista, tidak bisa dikaitkan dengan urusan politik. Indonesia punya kemerdekaan untuk menentukan dari mana membeli alutsista.
“Keputusan politik pembelian berangkat dari politik bebas aktif. Yang harus dipertimbangkan fungsinya yang tepat guna, geostrategis, dan bebas embargo," tegas Dahnil. 
KOMENTAR ANDA