Pengurangan jumlah bandara internasional di Indonesia, dari 34 menjadi 17, mulai dikeluhkan pemerintahan daerah yang terdampak dari kebijakan itu. Misalnya, Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Di provinsi itu terdapat dua bandara, yakni Bandara Ahmad Yani di Semarang dan Bandara Adi Soemarmo di Solo.
Status kedua bandara ini berubah, dari bandara internasional menjadi bandara domestik, dan karenanya tidak lagi melayani penerbangan internasional.
Perubahan status kedua bandara sebagai dampak dari Keputusan Menteri Perhubungan berdampak serius dan merugikan Jawa Tengah.
Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, investasi berbagai sektor jelas terganggu dan terpengaruh akibat dicabutnya status dua bandara internasional di Jawa Tengah.
Menyikapi itu, pihaknya bersama berbagai perusahaan BUMN bakal melakukan kajian.
"Kami mendapat surat dari Garuda Indonesia terkait kajian penerbangan luar negeri yang dinilai merugikan beberapa pihak, karena mengganggu masuknya investasi ke Jawa Tengah," jelas Sakina seperti dikutip dari RMOL Jawa Tengah.
Masih menurut Sakina, penambahan rute penerbangan domestik sebagai kompensasi dari perubahan status kedua bandaara juga tidak akan efektif.
Dilihat dari penerbangan asal dan tujuan ke Jawa Tengah syaratnya transit, hal itu dirasa kurang efektif dan dampaknya luas, sampai mengganggu masuknya investasi serta pertumbuhan ekonomi.
Atas pertimbangan itu, aturan ganti status 'internasional ke domestik' kini sedang dikaji pihak-pihak terkait di lingkup pemerintah provinsi.
"Penerbangan dari Ahmad Yani atau Adi Soemarmo ke luar negeri dikaji lagi, agar bisa melayani penumpang tujuan beberapa negara. Itu terkait investasi, kan Jawa Tengah investasinya tertinggi di Singapura. Agar lebih mudah, tak perlu transit di Soekarno-Hatta," tambah dia.
Sakina berharap penerbangan internasional tetap dapat dilayani dari salah satu atau kedua bandara yang ada di Jawa Tengah itu.
"Paling tidak ke Singapura," tutupnya. 
KOMENTAR ANDA