Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant semakin keras mengecam keinginan Presiden Presiden Benjamin Netanyahu mendirikan pemerintahan militer di Jalur Gaza yang telah direbut Israel.
Menurut Gallant, pembentukan pemerintahan militer itu akan merugikan Israel.
Pria kelahiran 8 November 1958 adalah pensiunan jenderal militer. Dia pernah menduduki posisi komandan Komando Selatan di Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Setelah pensiun, di bulan Januari 2015 gallant memasuki dunia politik dan bergabung dengan partai Kulanu. Lalu di akhir tahun 2018 dia bergabung dengan partai penguasa Likud dan duduk sebagai anggota Knesset.
Posisi Menteri Pertahanan mulai didudukinya tahun 2022. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Aliyah dan Integrasi serta Menteri Pendidikan.
”Pemerintahan militer Israel di Gaza akan menjadi upaya keamanan utama Israel di tahun-tahun mendatang dengan mengorbankan arena lainnya, serta mengorbankan nyawa hingga kerugian ekonomi yang tinggi," tegasnya.
Gallant mengatakan dirinya akan mengundurkan diri bila Netanyahu tetap melanjutkan rencana itu.
“‘Hari-hari setelah Hamas hanya akan tercapai jika entitas Palestina mengambil kendali atas Gaza, didampingi oleh aktor-aktor internasional, membangun pemerintahan alternatif terhadap pemerintahan Hamas,” kata Gallant dalam konferensi pers di Kirya, markas besar militer Israel, Rabu (15/5).
“Saya menyerukan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil keputusan dan menyatakan bahwa Israel tidak akan membentuk kendali sipil atas Jalur Gaza, bahwa Israel tidak akan membentuk pemerintahan militer di Jalur Gaza, dan bahwa pemerintahan alternatif selain Hamas di Jalur Gaza akan segera dinaikkan,” imbuhnya.
Rencana pembentukan pemerintahan militer di Gaza disampaikan Sekretaris Militer Baru Netanyahu, Mayor Jenderal Roman Gofman. Menurut proposal Gofman, ini adalah solusi alternatif untuk menghadapi Hamas.
Diperkirakan proyek ini membutuhkan biaya operasional hingga 5,4 miliar dolar AS atau Rp 86 triliun.
Dari sudut pandang militer, akan ada kebutuhan untuk empat tim penyerang dan satu brigade pertahanan. Selain perhitungan ekonomi dan militer, ada juga masalah biaya politik yang tidak dapat diukur. 
KOMENTAR ANDA