Taiwan memberikan peringatan keras kepada Tiongkok agar tidak main hakim sendiri dan melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal Taiwan yang berada di perairan Taiwan.
Ketegangan terus meningkat di antara kedua negara setelah William Lai Ching-te terpilih sebagai presiden Taiwan.
Penjaga Pantai Tiongkok (CCG) menahan Dajinman 88 sebuah kapal nelayan Taiwan hari Rabu lalu (3/7). Menurut Liu Dejun, juru bicara CCG, kapal Taiwan itu ditahan karena dicurigai melakukan penangkapan ikan ilegal. Liu mengatakan kapal tersebut melanggar moratorium penangkapan ikan di perairan Tiongkok dengan melakukan pukat di zona terlarang. Liu mengatakan perahu itu juga menggunakan jaring yang lebih halus dari yang diizinkan oleh hukum Tiongkok.
Sementara Penjaga Pantai Taiwan (TCG) mengulangi seruannya untuk pembebasan kapal dan awaknya, yang diambil dari perairan Pulau Kinmen yang dikuasai Taiwan di lepas pantai Tiongkok. Adapun Tiongkok menolak untuk berkomunikasi dengan pemerintah Taiwan saat ini.
Juru bicara penjaga pantai Taiwan, Hsieh Ching-chin, mengatakan kapal itu tidak berada di perairan Tiongkok ketika ditumpangi oleh agen Tiongkok dan diarahkan ke pelabuhan di provinsi Fujian, Tiongkok.
“Pertama, kami meminta (pihak Tiongkok) untuk memberikan penjelasan, dan kedua, melepaskan kapal dan awaknya,” kata Hsieh.
Dajinman 88 dicegat oleh dua kapal Tiongkok dan Taiwan mengirimkan tiga kapal untuk membantu, namun satu kapal yang mendekati kapal nelayan tersebut dihadang oleh tiga kapal Tiongkok dan diberitahu untuk tidak ikut campur, kata penjaga pantai Taiwan dalam pernyataan sebelumnya.
Hsieh mengatakan empat kapal Tiongkok lainnya bergabung dalam operasi tersebut, sebuah indikasi ekspansi besar-besaran angkatan laut, penjaga pantai, dan milisi maritim Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir.
Pengejaran dibatalkan untuk menghindari eskalasi konflik, kata Hsieh.
Kapal itu memiliki seorang kapten dan lima awak, menurut Kantor Berita Pusat resmi Taiwan. Awaknya adalah orang Taiwan dan Indonesia.
Kapal itu berada sekitar 20 kilometer (12 mil) dari Jinjiang di daratan Tiongkok ketika ditumpangi, kata pihak berwenang Taiwan.
Tiongkok mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri adalah wilayahnya dan mengatakan pulau itu harus berada di bawah kendalinya.
Nelayan dari Taiwan dan Tiongkok secara teratur mengarungi perairan dekat Kinmen, dan ketegangan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kapal Tiongkok.
Pada bulan Februari, dua nelayan Tiongkok tenggelam saat dikejar oleh penjaga pantai Taiwan di lepas pantai Kinmen, sehingga mendorong Beijing untuk meningkatkan patroli.
Tiongkok telah meningkatkan aksi militer di sekitar pulau utama Taiwan serta kelompok pulau Kinmen dan Matsu, yang terletak dekat dengan pantai Tiongkok. Mereka juga mengirimkan pesawat tempur dan kapal angkatan laut setiap hari di sekitar pulau dan mengadakan latihan militer, yang dianggap sebagai latihan untuk potensi blokade atau invasi.
Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan 20 pesawat Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok melintasi garis median Selat Taiwan antara Selasa dan Rabu.
Bulan lalu, Tiongkok mengeluarkan perintah baru yang mengancam akan memburu dan berpotensi mengeksekusi “separatis kemerdekaan Taiwan yang keras kepala.” Sebagai tanggapan, Taiwan memperingatkan warganya untuk menghindari mengunjungi daratan dan kota-kota semi-otonom di Tiongkok, Hong Kong dan Makau.
Pada hari Selasa, juru bicara Kantor Urusan Taiwan di Kabinet Tiongkok mengatakan ancaman tersebut hanya berdampak pada kelompok minoritas garis keras di Taiwan, dan menuduh Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di Taiwan "dengan sengaja salah menafsirkan" tindakan tersebut sebagai upaya untuk menyebarkan ketakutan.
Warga Taiwan sangat mendukung status kemerdekaan de facto Taiwan saat ini, meskipun ada ancaman militer dan isolasi diplomatik yang diberlakukan oleh Beijing.
Taiwan, bekas jajahan Jepang, bergabung kembali dengan Tiongkok setelah Perang Dunia II tetapi berpisah pada tahun 1949 ketika kaum Nasionalis di bawah pimpinan Chiang Kai-shek dikalahkan di daratan oleh Komunis Mao Zedong. Tidak ada perjanjian perdamaian yang pernah ditandatangani, bahkan ketika hubungan termasuk penerbangan langsung antara kedua belah pihak telah berkembang. 
KOMENTAR ANDA