post image
Warga yang mendesak agar Yoon Suk-Yeol dimakzulkan berkumpul hingga Sabtu malam, 7 Desember 2024, di halaman Majelis Nasional di Seoul./CNN
KOMENTAR

Majelis Nasional Korea Selatan gagal memakzulkan Presiden Yoon Sukyeol atas upayanya yang singkat untuk menyatakan darurat militer.

Dalam sidang yang digelar hari Sabtu, 7 Desember 2024, upaya memakzulkan Yoon kurang lima suara dari 200 suara yang dibutuhkan. Hampir semua anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa memboikot pemungutan suara tersebut dan walk out.

Yoon hari Selasa lalu, 3 Desember 2024, memicu keterkejutan dan kemarahan yang meluas ketika ia menyatakan pemerintahan militer, yang dikaitkan dengan otoritarianisme di negara itu, dalam upaya untuk keluar dari kebuntuan politik.

Pernyataan Yoon dengan cepat dibatalkan oleh parlemen, sebelum pemerintahnya mencabutnya beberapa jam kemudian di tengah protes besar-besaran.

Pemakzulan Yoon membutuhkan mayoritas dua pertiga di Majelis Nasional untuk disahkan, yang berarti setidaknya delapan anggota parlemen PPP harus memberikan suara mendukung.

Namun hanya tiga anggota Majelis dari PPP yang memberikan dukungan pada pemecatan Yoon.

Salah satu dari mereka yang tersisa, Cho Kyung-tae, menganggap permintaan maaf Yoon atas keputusan darurat militer pada Sabtu pagi telah memengaruhi keputusannya untuk tidak mendukung pemakzulan kali ini.

"Permintaan maaf presiden dan kesediaannya untuk mengundurkan diri lebih awal, serta mendelegasikan semua agenda politik kepada partai, memang berdampak pada keputusan saya," katanya kepada BBC menjelang pemungutan suara.

Cho mengatakan dia yakin pemakzulan akan menyerahkan kursi kepresidenan kepada pemimpin Partai Demokratik Korea (DPK), Lee Jae-myung.

Dia menambahkan bahwa "keputusan yang tidak rasional dan tidak masuk akal" Yoon untuk mengumumkan darurat militer telah "menutupi" apa yang dia gambarkan sebagai "banyak tindakan ekstrem" DPK saat berkuasa.

Anggota parlemen DPK Lee Unjoo mengatakan kepada BBC bahwa ia menangis ketika politisi PPP keluar.

"Kami memang tahu ada kemungkinan mereka akan memboikot pemungutan suara, tetapi kami tidak percaya mereka benar-benar akan melakukannya ketika puluhan ribu warga menonton di luar," katanya.

Setelah pemungutan suara hari Sabtu, Lee menegaskan partainya "tidak akan menyerah" dengan upayanya untuk memakzulkan Yoon, yang menurutnya telah menjadi "risiko terburuk" bagi Korea Selatan.

"Kami pasti akan mengembalikan negara ini ke keadaan normal sebelum Natal dan akhir tahun," katanya kepada kerumunan yang berkumpul di luar parlemen di ibu kota, Seoul.


Korut Akhirnya Respons Kisruh Darurat Militer di Korsel

Sebelumnya

Tertangkap Satelit Maxar, Armada Rusia Tinggalkan Suriah

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Global Politics