Beberapa hari setelah menguasai Damaskus, pemimpin pemberontak Suriah Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menunjuk perdana menteri baru yang akan menjalankan proses pemerintahan transisi pada Selasa, 10 Desember 2024.
PM baru tersebut bernama Mohammad Al-Bashir, ia sebelumnya menjalankan pemerintahan di Idlib di bawah kendali HTS.
Dalam sebuah pidato singkat di televisi, Bashir mengatakan dirinya telah bertemu dengan anggota pemerintahan transisi dan rezim yang digulingkan, dan bahwa ia akan tetap menjabat hingga 1 Maret 2025.
"Kini saatnya bagi rakyat ini untuk menikmati stabilitas dan ketenangan," kata Bashir dalam wawancara terpisah dengan Al Jazeera.
Pemimpin HTS Ahmed Al-Sharaa, yang juga dikenal sebagai Abu Mohammed Al-Jolani, berusaha meredakan kekhawatiran tentang bagaimana nasib pemerintahan Suriah setelah kaburnya Presiden Bashar Al-Assad.
Dalam wawancara dengan Sky News, Jolani menegaskan bahwa Suriah sudah lelah dengan perang dan ia berjanji bahwa negara itu tidak akan kembali berperang.
"Suriah akan dibangun kembali. Negara ini bergerak menuju pembangunan dan rekonstruksi. Negara ini menuju stabilitas," tegasnya.
Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, diperkirakan akan mengadakan konferensi internasional tentang situasi tersebut akhir minggu ini di Jenewa, karena berbagai peristiwa di lapangan terus berlangsung dengan cepat.
Masa depan lokasi militer Rusia di Suriah, seperti pangkalan angkatan laut di Tartus, lapangan terbang Khmeimim dekat Latakia, dan pos-pos militer lainnya, masih belum jelas.
HTS sejauh ini menahan diri untuk tidak menyerang aset militer Rusia.
Media pemerintah Rusia melaporkan bahwa oposisi Suriah telah menjamin keamanan fasilitasnya, sementara Moskow mengatakan siap untuk berbicara dengan penguasa baru Suriah.
Belum jelas apakah pemberontak akan mengizinkan pasukan Rusia untuk terus beroperasi di pangkalan mereka di Suriah dalam jangka panjang, mengingat peran Moskow yang besar dalam mendukung pemerintahan Assad.
KOMENTAR ANDA