Isu LCS tetap menjadi kendala besar dalam hubungan antara Vietnam dan China karena Vietnam adalah penuntut terbesar kedua di LCS setelah China.
Pada tanggal 5 dan 6 Juli, Wang bergegas ke Manila untuk bertemu dengan Presiden baru Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. dan Menteri Luar Negeri barunya Luis Enrique Manalo dan merayu mereka.
Dari Manila, Wang melesat ke Bali untuk menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri G20.
Pada 7 Juli, ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi di Bali. Pada tanggal 8 Juli, Wang bertemu dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Bali.
Pada 11 Juli, ia bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim di Jakarta.
Pada tanggal 11 dan 12 Juli, Wang bergegas ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menlu Datuk Seri Saifuddin Abdullah.
Di bulan Januari 2021, Wang telah bertemu dengan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah di Bandar Seri Begawan.
Banyak negara tidak mempercayai China dan kata-katanya. Orang-orang di Filipina masih ingat bagaimana China menipu Duterte atas LCS. Banyak orang Indonesia tidak menyukai klaim ilegal dan tidak logis China di Laut Natuna Utara.
Marcos Jr. sangat berhati-hati tentang China meskipun ia mengatakan bahwa negaranya akan berpartisipasi dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China.
Kita harus ingat janji Marcos Jr. untuk menegaskan putusan arbitrase 2016 dan secara konsisten berbicara dengan China dengan suara "tegas".
“Ia juga meyakinkan publik Filipina bahwa dia tidak akan membiarkan satu milimeter pun hak pesisir laut negara itu diinjak-injak oleh negara mana pun, termasuk China,” kata Pangalangan.
Menurut survei yang dilakukan oleh Stratbase ADR Institute pada bulan Oktober 2021 menunjukkan bahwa 82 persen orang Filipina menginginkan pemerintahan baru untuk menegaskan haknya sebagaimana diatur dalam Putusan Arbitrase PCA. Mereka ingin pemerintah tetap berpegang pada janji Presiden untuk menegakkan putusan PCA dan melindungi hak pesisir lautnya.
Survei juga menunjukkan lebih lanjut bahwa 85 persen setuju bahwa Filipina harus membentuk aliansi dengan negara lain untuk mempertahankan haknya, sementara 80 persen percaya bahwa pemerintah perlu memperkuat kemampuan Angkatan Laut dan Penjaga Pantainya.
Jika China benar-benar ingin meningkatkan citra globalnya, ia harus mengambil langkah berani dengan menghormati UNCLOS 1982 dan menyelesaikan pembicaraan COC dengan ASEAN dengan cepat. China tidak akan menghadapi reaksi apa pun di dalam negeri karena menghormati UNCLOS sebagai penandatangan.
China, negara terpadat di dunia dan peringkat kedua dalam ekonomi global, adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sebagai anggota komunitas internasional yang taat hukum, cinta damai dan bertanggung jawab, China harus mematuhi penghargaan PCA dan mengikuti hukum maritim internasional. 
KOMENTAR ANDA