DILANTIK sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia pada tanggal 4 November 2016, Joseph R. Donovan Jr. menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo pada bulan Januari 2017.
Sebelum ditugaskan di Jakarta, ia menduduki posisi Direktur Utama Bagian Washington di American Institute, Taiwan. Dubes Donovan juga pernah bekerja sebagai Penasihat Kebijakan Luar Negeri untuk pemimpin Kepala Staf Gabungan di Pentagon (2012-2014), Associate Professor di National Defense University di Washington, D.C. (2011-2012), dan Kepala Deputi Asisten Menteri Luar Negeri untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Departemen Luar Negeri AS (2009-2011).
Selain itu Dubes Donovan juga pernah menjabat sebagai Konsul Jenderal AS di Hong Kong (2008-2009), Wakil Duta Besar AS di Tokyo, Jepang (2005-2008), dan Direktur Bagian Tiongkok dan Mongolia, Deplu AS (2003-2005). Dalam kariernya sebagai pejabat dinas luar negeri, Dubes Donovan pernah ditempatkan di Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, dan Qatar.
Sebelum bergabung dengan dinas luar negeri, ia pernah menjadi relawan Peace Corps di Seoul, Korea Selatan. Dubes Donovan memperoleh gelar sarjana dari School of Foreign Service, Georgetown University dan Master of Arts dari U.S. Naval Postgraduate School.
Pertengahan bulan Juni lalu, Dubes Donovan berkesempatan hadir dalam forum yang diselenggarakan Jakarta Foreign Correspondent Club (JFCC) di Hotel Ayana, Jakarta Pusat, dimana tema utama yang dibicarakannya terkait dengan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan AS.
Selama 2,5 tahun di Indonesia, ia mempelajari betapa kedua negara memiliki banyak kesamaan. Sama-sama memiliki keberagaman budaya, dan sama-sama merayakan keberagaman itu sebagai pondasi penting kebangsaan, serta menyebarkannya menjadi model yang menginspirasi seluruh dunia.
Di bagian akhir pertemuan, Dubes Donovan memberi kesempatan kepada anggota JFCC yang hadir, termasuk Kantor Berita RMOL, untuk mengajukan pertanyaan. Umumnya pertanyaan yang disampaikan terkait pada sejumlah isu yang sedang terjadi. Termasuk soal pemilihan umum di Indonesia yang baru berakhir yang menurut Dubes Donovan adalah milestone baru dalam demokrasi Indonesia.
Perang Dagang antara AS dengan China sudah pasti masuk dalam daftar pertanyaan yang diajukan, begitu juga dengan kebijakan AS terhadap negara-negara yang menjalin hubungan perdagangan militer dengan Rusia dan menjalin hubungan teknologi IT dengan China. Pertanyaan mengenai ketegangan di Laut China Selatan pun tak lupa diajukan. Dubes Donovan menjawab semua pertanyaan dengan lugas.
Berikut ini adalah petikannya:
Menyambut periode kedua Presiden Jokowi, saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda melihat perkembangan investasi asing di Indonesia. Masih ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan seberapa optimis Anda dengan iklim investasi di Indonesia?
Presiden Jokowi dan banyak penasihatnya kerap menyampaikan bahwa Indonesia perlu membuka ekonomi kepada dunia luar. Saya setuju dengan hal itu.
Saya kira dalam periode pertama pemerintahannya Presiden Jokowi telah memperlihatkan arah yang benar. Tapi jalan yang harus ditempuh masih panjang. Dan sudah pasti kami ingin menjadi bagian dari proses itu.
Salah satu keputusan fundamental yang harus dipertimbangkan Indonesia adalah apakah Indonesia akan menggantungkan diri hanya pada pasar domestik, atau memperkuat perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berkompetisi secara global. Dan, berkompetisi secara global berarti membuka lebih lanjut ekonomi Indonesia.
Masih ada kebingungan mengenai isu Kopassus. Dapatkah diasumsikan bahwa combat training dengan Kopassus dilanjutkan kembali tanpa perubahan apapun terhadap Leahy Amendment?
Pelaksana Menteri Pertahanan Patrick M. Shanahan ketika berkunjung ke Indonesia beberapa hari lalu mengatakan bahwa kita mengambil langkah-langkah tambahan untuk memulai latihan dengan Unit 81 Penanggulangan Terorisme (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat.
Proses ini dimulai hampir sembilan tahun lalu, di tahun 2010. Saat itu kami mulai berinteraksi dengan bagian tertentu dari Kopassus dalam apa yang kami sebut sebagai SME, subject matter engagements.
Apa yang akan kami lakukan adalah dengan sangat hati-hati (cautiously) memulai rinteraksi dengan Unit 81, dan kita lihat bagaimana kita bisa bergerak maju.
Untuk langsung menjawab pertanyaan Anda, semua ini akan dilakukan secara konsisten dengan kewajiban hukum termasuk yang terkait dengan Leahy Amendment.
Tetapi apakah Kongres memang harus mengubah Leahy Amendment untuk mengizinkan combat training dengan Kopassus? Tahap pertama adalah medical training…
Akan ada beberapa pelatihan. Dan kami masih berkerja untuk menyusun detail dari latihan dengan Unit 81 itu. Sejujurnya, saya tidak tahu, dan saya tidak akan berspekulasi tentang apa kewajiban legislasi yang dibutuhkan.
Tetapi saat ini, berdasarkan apa yang saya pahami, apa yang kami lakukan dengan Unit 81 tidak membutuhkan hal itu. Kami tentu saja berkonsultasi dengan Kongres untuk masalah ini.
Mengapa harus berkerjasama dengan Unit 81 Kopassus?
Karena itu adalah unit kontra terorisme.
Di akhir pemilihan presiden kita menyaksikan ketegangan di sini. Kita menyaksikan kekerasan. Kita menyaksikan orang terluka. Delapan orang dilaporkan tewas. Saya ingin tahu perspektif Anda. Apa yang Anda bayangkan tentang stabilitas di sini, termasuk tentang kemungkinan perpecahan akibat pemilihan umum.
KOMENTAR ANDA